Politik – Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung tertarik gabung parpol (partai politik) untuk mendorong penguatan kapasitas dan keterwakilan perempuan di legislatif maupun eksekutif.
Baca Juga : Rahmawati Herdian Nakhodai Garnita Malahayati NasDem Bandar Lampung
“Bisa jadi, karena memang sekarang ini, mandat undang-undang kan melalui partai politik. Kalau tidak melalui partai politik gimana?” Ujar Sely Fitriani saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Garnita Malahayati NasDem Bandar Lampung di Swissbell Hotel, Sabtu, 4 Juni 2022.
LAdA Damar Lampung, lanjut Sely, sebagai organisasi yang concern terhadap penguatan perempuan akan terus mendorong adanya keterwakilan perempuan, khususnya di parlemen.
“Sejauh ini belum ada partai yang dilirik, tapi kami akan terus bersama partai politik yang mengedepankan kepemimpinan perempuan, mendukung peningkatan kapasitas perempuan agar perempuan politisi yang potensial semakin banyak di posisi strategis,” kata dia.
Saat ini, LAdA Damar Lampung bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Lampung berupaya mewujudkan keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender.
Berdasarkan hasil Pemilu 2019 lalu, keterwakilan perempuan di legislatif, baik DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota, masih belum menyentuh angka 30 persen.
“Artinya masih banyak PR meskipun dari berbagai regulasi mewajibkan keterwakilan perempuan 30 persen, tapi faktanya itu tadi,” ujar dia.
Data KPU Provinsi Lampung menyebutkan pada Pemilu 2019, daftar keterwakilan perempuan DPRD Provinsi Lampung hanya 20 persen atau 17 perempuan dari 85 total anggota dewan.
Sementara untuk daftar keterwakilan perempuan DPRD Kabupaten/Kota, dari 15 daerah hanya Kabupaten Pringsewu yang mencapai angka 30 persen.
“Kami sangat mengapresiasi ketika ada perempuan parlemen terpilih tetapi banyak PR, yang harapannya melalui perempuan ini betul-betul bisa menyuarakan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak,” kata dia.
Baca Juga : Sejarah Partai NasDem
Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung ini menyampaikan bahwa wajah perempuan masih wajah kemiskinan yang tidak lepas dari persoalan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan.
“Sehingga perempuan yang berkiprah di dunia politik praktis diharapkan berkualitas, punya perspektif, dan menguasai isu-isu krusial,” pungkas Sely.





Lappung Media Network