Dedy Hermawan Ungkap 4 Kendala Pengawasan Pemilu

Politik – Akademisi Universitas Lampung Dr Dedy Hermawan ungkap 4 kendala pengawasan pemilu dalam dua dekade terakhir.

“Salah satu kendala terbesar transisi demokrasi yang sudah berjalan selama lebih dari dua dekade adalah pengawasan pemilihan umum yang kurang efektif,” kata Dedy Hermawan.

Baca Juga: HUT Ke-15 Bawaslu: Sinergi Mengawasi Jaga Demokrasi

Hal itu disampaikan dalam acara peringatan HUT Ke-15 Bawaslu oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung di Hotel Sheraton, Selasa (11/4/2023).

Menurut Dedy Hermawan, pengawasan pemilu yang efektif harus mencakup beberapa aspek di antaranya persaingan antarpartai politik yang bebas, jujur, dan adil.

“Partai politik menjadi kunci dalam mewujudkan rasionalitas politik yang terbangun di Indonesia,” ujar dia.

Partai politik, lanjut Dedy, harus diisi oleh pihak-pihak yang memiliki intelektual, berintegritas tinggi, dan mampu berpikir kritis.

“Pengawasan pemilu yang efektif juga harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi terhadap pihak minoritas, termasuk penyandang disabilitas,” kata dia.

Hal ini, lanjut Dedy Hermawan, harus didukung aturan yang berasaskan kebebasan dan kejujuran, serta tanpa adanya konflik kepentingan penyelenggara pemilu.

“Pemilu harus memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terwujud,” tegas dia.

Baca Juga: KPU Lampung Tetapkan 17 Calon DPD RI

Dedy Hermawan ungkap 4 kendala pengawasan pemilu yang harus diatasi agar transisi demokrasi di Indonesia tercapai.

Di antaranya kecenderungan masyarakat memakai kekerasan, politik uang (money politics), politik kekerabatan, dan adanya anggapan demokrasi tidak membawa kesejahteraan (autokritik).

“Kendala pengawasan pemilu ini harus ditangani secara tegas dan efektif agar transisi demokrasi dapat berjalan dengan baik,” kata Dedy Hermawan.

Menurut Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, pengawas pemilu harus terus memperbarui kemampuan dan pengetahuan serta memformulasikan strategi-strategi pengawasan yang lebih efektif.

Salah satunya adalah pengawasan partisipatif masyarakat.

“Sesuai tema HUT Ke-15 Bawaslu tahun 2023 ‘Sinergi Mengawasi Jaga Demokrasi’. Pemilu itu milik kita semua, maka untuk mengawasinya harus bergotong royong, kebersamaan,” jelas dia.

Baca Juga: Daftar Pemilih dan TPS di Bandar Lampung Bertambah

Yahnu menekankan urgensi pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu.

“Semua harus ikut mengawasi. Bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi juga masyarakat secara luas,” pungkas Yahnu.

Refleksi pengawasan pemilu dalam rangka peringatan HUT Ke-15 Bawaslu diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran.

Melalui penguatan kapasitas pengawas pemilu, diharapkan transisi demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan perjalanan demokrasi yang stabil.