Politik – Bawaslu evaluasi Dapil Pemilu DPRD Kota Bandar Lampung 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tertanggal 6 Februari 2023.
“Kami ingin memastikan bahwa proses dan metode yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk pemenuhan prinsip penyusunan daerah pemilihan,” kata Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung, Yahnu Wiguno Sanyoto, di Hotel Emersia, Jumat, 10 Februari 2023.
Yahnu menjelaskan Dapil Pemilu DPRD Kota Bandar Lampung 2024 merupakan arena kompetisi bagi peserta pemilu yang melibatkan variabel-variabel teknis pemilu yaitu:
- besaran daerah pemilihan;
- metode pencalonan;
- metode pemberian suara;
- ambang batas perwakilan;
- formula perolehan kursi; dan
- penetapan calon terpilih.
“Keenam variabel tersebut secara langsung memengaruhi proses konversi suara menjadi kursi,” ujar dia.
KPU RI menetapkan Dapil Pemilu DPRD sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tertanggal 6 Februari 2023:
- Kota Bandar Lampung 1 : Alokasi Kursi (8) meliputi Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Barat, Telukbetung Utara, Telukbetung Timur;
- Kota Bandar Lampung 2 : Alokasi Kursi (8) meliputi Kecamatan Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Tanjungkarang Pusat, Enggal;
- Kota Bandar Lampung 3 : Alokasi Kursi (8) meliputi Kecamatan Rajabasa, Kemiling, Langkapura;
- Kota Bandar Lampung 4 : Alokasi Kursi (8) meliputi Kecamatan Kedaton, Labuhan Ratu, Way Halim;
- Kota Bandar Lampung 5 : Alokasi Kursi (9) meliputi Kecamatan Sukarame, Tanjung Senang, Sukabumi;
- Kota Bandar Lampung 6 : Alokasi Kursi (9) meliputi Kecamatan Panjang, Kedamaian, Bumi Waras.
Baca Juga: KPU Tetapkan Dapil Pemilu DPRD Kota Bandar Lampung 2024
Bawaslu menilai alokasi kursi DPRD di setiap dapil memiliki konsekuensi terhadap partai politik peserta Pemilu 2024.
“Tentu ada konsekuensinya. Partai baru peserta pemilu harus bisa membuat strategi yang efektif meraih kursi terkait dengan dapil yang sudah ditetapkan ini,” kata Yahnu.
Dia menjelaskan semakin besar jumlah kursi di dapil maka semakin kecil persentase suara yang diperlukan untuk meraih kursi.
Sebaliknya, semakin kecil alokasi kursi DPRD yang tersedia di dapil, maka semakin besar persentase suara yang diperlukan untuk meraih kursi.
Namun, Yahnu mengingatkan bahwa penataan dapil juga harus memerhatikan keterwakilan penduduk yang tinggal di wilayah dapil.
“Jadi, dalam setiap dapil terdapat tiga unsur yakni kursi, penduduk, dan wilayah. Ketiganya saling memengaruhi untuk mencapai tujuan pembentukan dapil,” ujar dia.
Tujuan pembentukan dapil ini memperjelas hubungan penduduk dan pemilih dengan wakilnya.
Pada saat pemilu, penduduk dan pemilih mengetahui calon-calon yang hendak dipilih.
Sedang pada pascapemilu, penduduk dan pemilih bisa menyalurkan aspirasi kepada wakil-wakil yang terpilih.
“Pada titik itulah Bawaslu Kota Bandar Lampung merasa perlu mengevaluasi proses dan hasil pembentukan dapil DPRD Kota Bandar Lampung,” kata Yahnu.
Bawaslu evaluasi Dapil Pemilu DPRD Kota Bandar Lampung 2024 untuk mengetahui masalah-masalah politik dan teknis yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam pembentukan daerah pemilihan.
“Juga menghitung tingkat kompetisi partai politik dan calon anggota legislatif di daerah pemilihan baru,” pungkas Yahnu.
